Naskah Kebijakan: Integrasi Tax Accounting Equation (TAE) dengan Self-Assessment Monitoring System (SAMS) untuk Peningkatan Kinerja Core Tax Administration System (CTAS) dan Tax Ratio

Jakarta, taxjusticenews.com:

Executive Summary

Laporan ini menguraikan konsep penting mengenai integrasi Tax Accounting Equation (TAE) yang dikembangkan oleh Dr. Joko Ismuhadi dengan Self-Assessment Monitoring System (SAMS) dalam kerangka Core Tax Administration System (CTAS) Indonesia. Pendekatan ini merupakan langkah strategis yang signifikan, menandai pergeseran paradigma dari administrasi pajak yang reaktif, pasca-audit, menuju model kepatuhan yang proaktif dan prediktif.

Tujuan utama integrasi ini adalah untuk menciptakan sistem administrasi pajak yang lebih cerdas dan responsif. Melalui analisis otomatis data akuntansi wajib pajak menggunakan TAE, sistem ini dirancang untuk mendeteksi anomali yang mengindikasikan potensi pelaporan pajak yang kurang (under-reporting). Proses ini akan secara otomatis mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi dan memicu himbauan setoran pajak, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengamankan kepatuhan mereka sebelum proses penegakan hukum dimulai.

Manfaat yang diharapkan dari integrasi ini sangat luas, meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara substansial, peningkatan efisiensi administrasi pajak dengan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus berisiko tinggi, percepatan penerimaan pajak negara, dan pada akhirnya, peningkatan rasio pajak nasional yang krusial. Pendekatan terpadu ini berpotensi mengubah lanskap perpajakan Indonesia, menghasilkan sistem yang lebih cerdas, prediktif, dan efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela serta mengoptimalkan penerimaan negara.

1. Pendahuluan: Modernisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia

Indonesia secara historis menghadapi tantangan signifikan dalam upaya pengumpulan pajaknya, yang ditandai oleh inefisiensi, ketergantungan pada prosedur manual yang sudah usang, dan rasio pajak terhadap PDB yang secara konsisten rendah. Pada tahun 2022, rasio ini hanya mencapai 12%, jauh di bawah standar global. Tantangan-tantangan ini telah menghambat kemampuan negara untuk memaksimalkan mobilisasi sumber daya domestik demi pembangunan. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah memulai agenda reformasi pajak yang komprehensif, mengakui keharusan kritis untuk memodernisasi administrasi pajaknya, meningkatkan kemampuan pengumpulan pendapatan, dan memastikan keberlanjutan fiskal.  

Dalam konteks reformasi ini, Core Tax Administration System (CTAS), yang juga dikenal sebagai Coretax, diperkenalkan sebagai landasan transformasi digital yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peran penting CTAS terletak pada penyederhanaan semua proses administrasi pajak inti, mulai dari pendaftaran wajib pajak dan pelaporan SPT hingga pemrosesan pembayaran, pelacakan kepatuhan, dan audit, dengan mengintegrasikan data yang terpisah-pisah ke dalam satu sistem yang kohesif. CTAS bertujuan untuk menyederhanakan manajemen pajak, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi secara keseluruhan.  

Meskipun sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri , sistem ini secara inheren menimbulkan tantangan dalam memastikan akurasi dan mencegah pelaporan yang kurang atau penghindaran. Pendekatan tradisional DJP seringkali bersifat reaktif, mengandalkan pemeriksaan pajak (audit) pasca-pelaporan yang dipicu oleh peristiwa tertentu atau analisis risiko umum. Naskah kebijakan ini berargumen bahwa pergeseran dari model reaktif yang berpusat pada audit ini ke pendekatan yang lebih preventif dan prediktif sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan secara signifikan dan memperkuat penerimaan negara.  

Integrasi Tax Accounting Equation (TAE) dengan Self-Assessment Monitoring System (SAMS) diposisikan sebagai “langkah proaktif yang signifikan” dalam kerangka CTAS yang lebih luas. Integrasi ini dirancang untuk memanfaatkan kemampuan digital canggih CTAS guna mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan di awal siklus pajak, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan integritas sistem self-assessment. Pergeseran dari mekanisme penegakan “mengejar ketertinggalan” menjadi model “mencegah dan mengoreksi” ini, yang dimungkinkan oleh kapabilitas digital CTAS, sangat penting bagi administrasi pajak modern yang bertujuan untuk mencapai kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dan mengoptimalkan penerimaan. Integrasi ini lebih dari sekadar peningkatan teknologi; ia mewujudkan pergeseran paradigma mendasar dalam pendekatan DJP terhadap keterlibatan wajib pajak dan penegakan hukum, bergerak menuju model tata kelola pajak yang lebih berbasis data, preventif, dan pada akhirnya, lebih efisien.

2. Memahami Core Tax Administration System (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS), atau yang sering disebut Coretax, adalah platform digital mutakhir yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan utamanya adalah untuk memodernisasi secara komprehensif administrasi perpajakan Indonesia dengan menggantikan prosedur lama yang terfragmentasi dan sebagian besar masih manual. CTAS dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan semua proses administrasi pajak inti, meliputi seluruh siklus hidup wajib pajak mulai dari pendaftaran awal dan pelaporan SPT hingga pemrosesan pembayaran, pemantauan kepatuhan, audit, dan penagihan.  

Tujuan menyeluruh dari CTAS adalah untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien, membangun sinergi optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dan pada akhirnya, meningkatkan penerimaan negara.  

Fitur-fitur utama sistem pajak inti baru Indonesia mencakup:

• Digitalisasi Komprehensif: Memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, menyediakan wajib pajak layanan digital tunggal dan terintegrasi untuk memenuhi hampir semua kewajiban pajak.  
• Manajemen Data Terpadu: Menampilkan basis data wajib pajak waktu nyata, memastikan semua data terkait pajak terkonsolidasi dalam satu sistem, sehingga menyederhanakan manajemen pajak dan mengurangi kesalahan.  
• Pemeriksaan Kepatuhan Otomatis dan Keamanan: Menggabungkan pemeriksaan kepatuhan otomatis dan memiliki langkah-langkah keamanan data yang ditingkatkan untuk melindungi informasi wajib pajak yang sensitif.  
• Integrasi Eksternal: Memfasilitasi integrasi tanpa batas dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, menyederhanakan proses pembayaran dan pertukaran data.  
• Penyederhanaan Identifikasi Wajib Pajak: Menyelaraskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka, menyederhanakan identifikasi dan memudahkan integrasi data dengan pihak ketiga. Untuk warga negara asing dan entitas, angka “0” ditambahkan di depan format NPWP lama. Selain itu, diperkenalkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk menggantikan NPWP cabang yang terpisah, mengonsolidasikan semua aktivitas di bawah satu NPWP utama untuk suatu entitas, menyederhanakan administrasi dan pengawasan.  
• Akses yang Ramah Pengguna: Mengimplementasikan mekanisme pengaturan ulang kata sandi yang ditingkatkan, memungkinkan pengaturan ulang berbasis email tanpa perlu mengingat EFIN (Electronic Filing Identification Number).  
• Penagihan yang Efisien: Menyempurnakan kode billing untuk memungkinkan pembuatan satu kode billing untuk berbagai jenis pajak, periode pajak yang berbeda, atau berbagai penetapan pajak, secara signifikan meningkatkan kepraktisan dan efisiensi bagi wajib pajak.  
• Proses Keuangan Otomatis: Mencakup fitur-fitur baru seperti kompensasi bunga daring dan pengembalian kelebihan pembayaran yang dipercepat, di samping tampilan otomatis tagihan pajak yang belum dibayar, semakin menyederhanakan interaksi wajib pajak.  

CTAS sangat penting dalam mengatasi kekurangan sistem pajak Indonesia yang telah berlangsung lama, khususnya inefisiensi, proses operasional yang usang, dan tantangan persisten terkait tingkat pengumpulan pajak yang rendah. Dengan menyederhanakan manajemen pajak, meminimalkan kesalahan, dan menyediakan alat digital yang kuat, CTAS dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kepatuhan bisnis terhadap peraturan pajak, yang pada akhirnya mengarah pada efisiensi administrasi yang lebih besar, peningkatan transparansi, dan peningkatan kepatuhan secara keseluruhan di seluruh ekosistem pajak.  

CTAS berfungsi sebagai prasyarat yang sangat diperlukan untuk penerapan alat analitik canggih seperti Tax Accounting Equation (TAE). Deskripsi CTAS secara konsisten menekankan perannya dalam mengintegrasikan “semua data terkait pajak ke dalam satu sistem” dan membangun “basis data wajib pajak waktu nyata”. Selain itu, CTAS dirancang untuk “pemeriksaan kepatuhan otomatis” dan untuk memfasilitasi “kebijakan pajak yang lebih cerdas” melalui ketersediaan “data pajak yang akurat dan andal”. Pergeseran mendasar menuju data terpusat, digital, dan mudah diakses ini bukan hanya peningkatan operasional; ini adalah prasyarat yang sangat diperlukan untuk penerapan alat analitik canggih seperti Tax Accounting Equation (TAE) secara efektif. Tanpa fondasi data yang terpadu, mudah diakses, dan andal seperti itu, kemampuan forensik TAE akan sangat terbatas. Oleh karena itu, CTAS berfungsi sebagai infrastruktur digital esensial yang membuat integrasi TAE-SAMS tidak hanya layak tetapi juga sangat efektif. Keberhasilan dan keandalan utama integrasi TAE-SAMS secara intrinsik bergantung pada implementasi yang kuat dan sukses dari kemampuan integrasi data CTAS. Setiap kerentanan atau inkonsistensi dalam fondasi data CTAS akan secara langsung mengkompromikan akurasi dan efikasi sistem TAE-SAMS.  

Berikut adalah perbandingan fitur CTAS dengan sistem administrasi pajak sebelumnya:

Tabel 1: Perbandingan Fitur CTAS dengan Sistem Administrasi Pajak Sebelumnya

Kategori Fitur	Sistem Sebelumnya	CTAS (Core Tax Administration System)
Manajemen Data	Proses manual, sumber data terpisah, basis data terfragmentasi.	Platform digital terintegrasi, basis data wajib pajak waktu nyata yang terpadu, semua data terkait pajak terkonsolidasi.
Identifikasi Wajib Pajak	NPWP terpisah untuk individu dan cabang.	NIK sebagai NPWP untuk WNI; NITKU untuk cabang (satu NPWP untuk satu entitas induk-cabang).
Penyampaian Layanan	Metode manual untuk pengurusan PKP dan sertifikat elektronik; pengaturan ulang kata sandi memerlukan EFIN.	Seluruh kewajiban pajak dapat ditunaikan melalui satu layanan digital; pengaturan ulang kata sandi berbasis email tanpa EFIN.
Mekanisme Pembayaran & Pelaporan	Satu kode billing hanya untuk satu jenis/masa pajak.	Satu kode billing dapat mencakup beberapa jenis pajak, masa pajak, atau penetapan pajak.
Pemantauan Kepatuhan	Pemeriksaan reaktif setelah SPT disampaikan; analisis risiko umum.	Pemeriksaan kepatuhan otomatis; fitur tampilan tagihan pajak yang belum dibayar secara otomatis.
Proses Keuangan Lainnya	Proses manual untuk pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi bunga.	Fitur pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara daring; proses penyelesaian instan.

 

3. Tax Accounting Equation (TAE): Alat Forensik untuk Analisis Pajak

Tax Accounting Equation (TAE) adalah alat analitik inovatif dan perintis yang dikonseptualisasikan dan dikembangkan oleh Dr. Joko Ismuhadi, seorang spesialis pajak terkemuka dari Indonesia. Pada intinya, TAE memanfaatkan prinsip-prinsip matematis yang canggih untuk menganalisis data pelaporan keuangan secara cermat, dengan tujuan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan ketidakberesan yang dapat mengindikasikan salah saji keuangan atau penghindaran pajak. Pendekatan baru ini secara khusus mengadaptasi persamaan akuntansi fundamental, yang menjadi dasar pelaporan keuangan, ke dalam konteks unik analisis pajak Indonesia. Desainnya menyediakan metode yang lebih terarah dan terperinci bagi otoritas pajak untuk mengungkap potensi skema penghindaran pajak.  

Meskipun persamaan akuntansi fundamental (Aset = Kewajiban + Ekuitas) secara universal menjadi dasar untuk memahami posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, sifat umumnya seringkali terbukti tidak cukup untuk mengungkap metode yang rumit, seringkali tersembunyi, dan canggih yang digunakan dalam penghindaran pajak modern. Dr. Ismuhadi merumuskan TAE justru sebagai tanggapan terhadap keterbatasan ini, mengatasi kebutuhan kritis akan mekanisme deteksi canggih untuk mengidentifikasi ketidakberesan keuangan yang melewati pengawasan akuntansi konvensional.  

TAE disajikan dalam dua formulasi utama yang saling terkait yang secara strategis mengkonfigurasi ulang persamaan akuntansi dasar :  

• Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban
• Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban

Formulasi-formulasi ini secara sengaja menekankan pendapatan sebagai indikator kritis aktivitas ekonomi perusahaan dan kewajiban pajaknya yang konsekuen. Dengan membangun hubungan matematis langsung antara profitabilitas perusahaan (seperti yang tercermin dalam Laporan Laba Rugi: Pendapatan – Beban) dan kekayaan bersihnya (seperti yang disajikan dalam Neraca: Aset – Kewajiban), TAE menawarkan lensa yang sangat terarah untuk mengidentifikasi potensi ketidakberesan pajak.  

Selain itu, untuk skenario spesifik di mana penghasilan kena pajak mungkin sengaja dilaporkan nol atau negatif untuk meminimalkan kewajiban pajak, Dr. Ismuhadi juga merumuskan Mathematical Accounting Equation (MAE) sebagai: Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan. Persamaan ini lebih lanjut menyempurnakan pendekatan analitis untuk mengatasi situasi di mana manipulasi laporan laba rugi mungkin bukan metode utama penghindaran pajak. Prinsip matematis yang mendasari persamaan-persamaan ini adalah untuk membangun keseimbangan yang diharapkan atau hubungan yang konsisten antara komponen pelaporan keuangan utama dan kewajiban pajak yang diumumkan perusahaan. Deviasi signifikan dari hubungan yang diantisipasi ini, ketika dinilai secara kuantitatif melalui TAE, berfungsi sebagai indikator kuat potensi penghindaran pajak atau bahkan aktivitas penipuan.  

Aspek krusial dari desain TAE adalah relevansinya yang langsung dengan lanskap keuangan dan regulasi Indonesia. Dikembangkan oleh seorang ahli pajak Indonesia, TAE secara khusus mempertimbangkan tantangan dan karakteristik unik yang lazim di ekonomi Indonesia, termasuk prevalensi ekonomi bawah tanah dan berbagai taktik penghindaran pajak yang umum. Pemahaman mendalam Dr. Ismuhadi tentang sistem pajak Indonesia, yang kemungkinan besar diinformasikan oleh pengalamannya yang luas di otoritas pajak, telah berperan penting dalam mengembangkan persamaan yang secara tepat menargetkan pola pelaporan keuangan spesifik dan manipulasi yang sering diamati di Indonesia. Penekanan berulang pada asal-usul TAE di Indonesia dan desain eksplisitnya untuk mengatasi “tantangan dan karakteristik unik ekonomi Indonesia, termasuk prevalensi ekonomi bawah tanah dan berbagai taktik penghindaran pajak” sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa TAE bukan sekadar formula akuntansi generik, melainkan alat forensik khusus yang dirancang untuk mengidentifikasi dan melawan metode manipulasi keuangan yang umum diamati dalam konteks Indonesia. Perumusan MAE untuk mengatasi skenario “penghasilan kena pajak nol atau negatif” semakin memperkuat pendekatan yang ditargetkan ini, menunjukkan pemahaman tentang pola penghindaran yang melampaui pelaporan pendapatan yang kurang atau pelaporan beban yang berlebihan. Oleh karena itu, efektivitas TAE kemungkinan besar sangat ditingkatkan oleh desain kontekstualnya, menjadikannya alat yang berpotensi kuat dan tepat bagi DJP dalam memerangi penghindaran pajak. Namun, hal ini juga menyiratkan bahwa efikasi jangka panjangnya mungkin memerlukan adaptasi dan penyempurnaan berkelanjutan seiring dengan evolusi taktik penghindaran pajak sebagai respons terhadap metode deteksi baru.  

Berikut adalah perbandingan antara Persamaan Akuntansi Dasar dan Tax Accounting Equation (TAE) Dr. Ismuhadi:

Tabel 2: Perbandingan Persamaan Akuntansi Dasar vs. Tax Accounting Equation (TAE) Dr. Ismuhadi

Kriteria	Persamaan Akuntansi Dasar	Tax Accounting Equation (TAE) Dr. Ismuhadi
Formulasi Persamaan	Aset = Kewajiban + Ekuitas	Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban; Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban
Penekanan/Fokus	Posisi Keuangan	Profitabilitas dan hubungannya dengan Kekayaan Bersih, Pendapatan sebagai indikator utama
Penggunaan Utama	Pelaporan Keuangan Umum	Analisis Pajak Forensik, Deteksi Dini Ketidakberesan Pajak

 

4. Self-Assessment Monitoring System (SAMS) untuk Kepatuhan Pajak

Dalam konteks naskah kebijakan Dr. Ismuhadi, “Self-Assessment Monitoring System (SAMS)” mengacu pada kerangka kerja canggih yang dirancang untuk evaluasi diri berkelanjutan, identifikasi risiko proaktif, dan peningkatan berkelanjutan secara khusus dalam domain manajemen pajak. Prinsip-prinsip intinya bertujuan untuk memberdayakan organisasi (dan, secara tidak langsung, otoritas pajak yang memantaunya) untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik mengenai kewajiban pajak mereka, mendorong akuntabilitas yang lebih besar di seluruh tim keuangan dan akuntansi, serta secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah kepatuhan sebelum meningkat menjadi masalah signifikan.  

Penting untuk memperjelas bahwa “Self-Assessment Monitoring System (SAMS)” sebagaimana dibahas dalam naskah kebijakan Dr. Joko Ismuhadi secara fundamental berbeda dari “Self-Assessment Method for Social Dialogue Institutions (SAM-SDI)” yang diperkenalkan oleh International Labour Organization (ILO) di Indonesia. SAM-SDI adalah alat yang secara khusus dikembangkan untuk institusi dialog sosial (misalnya, dewan tripartit) untuk menganalisis dan memperkuat inklusivitas dan efektivitas mereka dalam pembuatan kebijakan sosial dan ekonomi nasional. Ini bukan sistem untuk pemantauan kepatuhan pajak. Perbedaan ini sangat penting untuk menghindari kebingungan terminologi. Dengan secara proaktif mengatasi potensi sumber kebingungan ini, laporan mempertahankan kejelasannya dan memperkuat fokusnya yang tepat pada administrasi pajak, sehingga meningkatkan kredibilitas dan efektivitasnya untuk audiens target.  

Meskipun prinsip-prinsip Self-Assessment Monitoring Systems (SAMS) secara historis telah menemukan aplikasi di berbagai domain, seperti IT dan keamanan siber (misalnya, program System Monitoring Self Assessment (SMSA) yang digunakan untuk meningkatkan praktik IT dan keamanan siber), prinsip-prinsip inti evaluasi diri dan identifikasi risiko proaktifnya memiliki nilai yang sangat besar untuk manajemen pajak modern. Integrasi Tax Accounting Equation (TAE), alat akuntansi forensik, dalam kerangka SAMS memungkinkan pembentukan mekanisme internal yang canggih dan berbasis data. Mekanisme ini mampu secara berkelanjutan mengidentifikasi potensi risiko pajak dan memastikan akurasi serta integritas data keuangan, sehingga mengubah kepatuhan pajak dari upaya reaktif menjadi proaktif.  

SAMS bertujuan untuk meningkatkan “kesadaran diri mengenai kewajiban pajak mereka, mendorong akuntabilitas di seluruh tim keuangan dan akuntansi, dan secara proaktif mendeteksi potensi masalah sebelum meningkat”. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sistem melampaui penegakan eksternal semata oleh otoritas pajak. Dengan menyediakan umpan balik berkelanjutan dan kemampuan deteksi otomatis, SAMS secara inheren memperkuat kerangka kontrol internal dalam operasi wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak menyadari bahwa data keuangan mereka terus-menerus dipantau terhadap prinsip-prinsip TAE yang kuat, mereka sangat termotivasi untuk meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan integritas proses akuntansi dan pelaporan internal mereka. Penguatan internal proaktif ini, yang didorong oleh kerangka SAMS, dapat secara signifikan menumbuhkan budaya tata kelola pajak internal yang lebih kuat di kalangan bisnis. Hal ini, pada gilirannya, berpotensi mengurangi frekuensi dan intensitas intervensi eksternal (seperti audit) oleh DJP, yang mengarah pada kepatuhan yang lebih efisien secara keseluruhan.

5. Mekanisme Integrasi TAE-SAMS: Pendekatan Proaktif

Integrasi yang diusulkan antara TAE dan SAMS merupakan “sinergi yang menjanjikan untuk memperkuat kepatuhan pajak”. Kombinasi yang kuat ini memanfaatkan presisi analitis TAE dengan kemampuan pemantauan SAMS yang berkelanjutan dan proaktif. Dengan menanamkan alat akuntansi forensik seperti TAE dalam kerangka pemantauan yang dinamis dan proaktif (SAMS), otoritas pajak (DJP) dapat membangun mekanisme canggih berbasis data. Mekanisme ini dirancang untuk identifikasi risiko pajak potensial secara tepat dan untuk memastikan akurasi serta integritas data keuangan yang dilaporkan oleh wajib pajak.  

Integrasi ini dirancang untuk beroperasi secara sistematis melalui beberapa tahapan kunci, mengubah proses administrasi pajak:

1. Pengambilan Data TAE (TAE Data Acquisition): Self-Assessment Monitoring System (SAMS) akan secara otomatis mengakses data akuntansi wajib pajak yang relevan dan krusial untuk membentuk Tax Accounting Equation. Data ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pendapatan, beban, aset, dan kewajiban, yang esensial untuk menurunkan laba kena pajak. Akuisisi data dapat bersumber langsung dari sistem akuntansi wajib pajak yang terintegrasi (jika integrasi semacam itu telah terjalin), laporan keuangan yang diserahkan oleh wajib pajak, atau titik data keuangan lain yang diperlukan.

Keberhasilan fundamental dari tahap “Pengambilan Data TAE” sangat bergantung pada kemampuan DJP untuk “secara otomatis mengakses data” dari berbagai “sistem akuntansi wajib pajak” atau “laporan keuangan”. Persyaratan ini segera menyoroti tantangan implementasi yang signifikan. Informasi mengenai implementasi CTAS secara eksplisit menyoroti “Integrasi Data: Perubahan sistem memerlukan penyesuaian data dari sistem lama ke Coretax, yang bisa menyebabkan inkonsistensi jika tidak dikelola dengan baik”. Selain itu, tantangan dalam perhitungan provisi pajak mencakup “kesulitan mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang tepat” dan menangani “volume data yang besar”. Meskipun informasi mengenai manfaat integrasi data pajak menekankan keuntungan, secara implisit juga menggarisbawahi kompleksitasnya. Meskipun kerangka konseptualnya kuat, tantangan praktis untuk mencapai integrasi data yang mulus, terstandardisasi, dan waktu nyata dari berbagai sistem wajib pajak yang beragam ke dalam CTAS (yang kemudian memberi makan SAMS) kemungkinan akan menjadi hambatan paling signifikan. Hal ini memerlukan pengembangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang kuat, pembentukan protokol standardisasi data yang komprehensif, dan mungkin implementasi bertahap dari e-invoicing atau e-reporting wajib untuk segmen wajib pajak tertentu guna memastikan kualitas dan aliran data.  

1. Perhitungan dan Analisis Discrepancy (Calculation and Discrepancy Analysis): Setelah memperoleh data yang diperlukan, SAMS akan menggunakan Tax Accounting Equation (TAE) untuk melakukan analisis komparatif. Ini melibatkan perbandingan kewajiban pajak yang secara teoretis seharusnya terutang (berdasarkan data akuntansi dan TAE) dengan kewajiban pajak aktual yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT mereka. Setiap perbedaan atau disparitas signifikan antara kedua nilai yang dihitung ini akan menghasilkan “tingkat discrepancy” yang tinggi, berfungsi sebagai indikator jelas potensi ketidakpatuhan atau pelaporan yang kurang.
2. Identifikasi Wajib Pajak Berisiko Tinggi (High-Risk Taxpayer Identification): Wajib pajak yang data keuangannya menunjukkan tingkat discrepancy yang secara konsisten tinggi, sebagaimana diidentifikasi melalui analisis TAE, akan secara otomatis ditandai dan dikategorikan sebagai “wajib pajak berisiko tinggi”. Kategorisasi ini menandakan adanya inkonsistensi substansial antara kondisi akuntansi riil mereka (seperti yang diungkapkan oleh TAE) dan pelaporan pajak yang mereka sampaikan, menunjukkan potensi ketidakpatuhan atau penghindaran yang lebih tinggi.

Sistem audit pajak saat ini di Indonesia sebagian besar beroperasi berdasarkan pemicu seperti peristiwa spesifik (misalnya, SPT Lebih Bayar, SPT Rugi) atau “analisis risiko” umum. Namun, analisis risiko yang ada ini seringkali mengandalkan data historis atau indikator yang lebih luas dan kurang terperinci. Integrasi TAE-SAMS, melalui analisis discrepancy yang berkelanjutan dan otomatis, menyediakan skor risiko yang dinamis, tepat, dan spesifik untuk setiap wajib pajak, yang secara langsung berasal dari data keuangan waktu nyata atau mendekati waktu nyata mereka. Hal ini secara fundamental mengubah pendekatan DJP dari penilaian risiko umum menjadi sistem profil risiko yang sangat bertarget dan prediktif. Transformasi ini secara langsung mendukung tujuan CTAS untuk memungkinkan DJP “berfokus pada wajib pajak yang benar-benar berisiko tinggi” , sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya. Peningkatan presisi dalam identifikasi risiko ini dapat secara dramatis meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit pajak. Hal ini memungkinkan DJP untuk mengalokasikan sumber daya auditnya yang terbatas secara lebih strategis, mengurangi kebutuhan akan pemeriksaan acak yang memakan sumber daya dan memfokuskan upaya di mana kemungkinan besar akan membuahkan hasil.  

1. Himbauan Tax Deposit (Tax Deposit Appeal): Setelah identifikasi wajib pajak dengan discrepancy tinggi, sistem akan secara otomatis mengeluarkan “Himbauan Tax Deposit” (Himbauan Setoran Pajak) kepada wajib pajak tersebut. Himbauan ini secara proaktif mendorong wajib pajak untuk segera menyetorkan kekurangan pajak yang teridentifikasi melalui mekanisme setoran pajak khusus. Langkah krusial ini memberikan wajib pajak kesempatan tepat waktu untuk secara proaktif mengamankan kepatuhan mereka dan memperbaiki discrepancy sebelum tindakan penegakan hukum atau audit formal dimulai.

“Himbauan Tax Deposit” adalah elemen penting dari integrasi ini. Daripada segera menggunakan sanksi atau audit formal, ia memperkenalkan intervensi yang “lunak” dan proaktif. Hal ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa “orientasi pelayanan” memfasilitasi kepatuhan pajak dan meningkatkan “kepatuhan sukarela”. Ini juga memanfaatkan kemampuan CTAS yang melekat untuk “pengingat otomatis” dan “Setoran & Pembayaran Pajak” , serta “tampilan otomatis tagihan pajak yang belum dibayar”. Dengan menawarkan jalur yang jelas, segera, dan tidak terlalu menghukum untuk mengoreksi discrepancy yang teridentifikasi, hal ini secara signifikan mengurangi gesekan dan hambatan psikologis yang sering terkait dengan kepatuhan pajak, mendorong koreksi diri. Mekanisme “dorongan” proaktif ini berpotensi secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela dan mempercepat pengumpulan pendapatan pajak dengan menyelesaikan masalah pada tahap yang jauh lebih awal dalam siklus kepatuhan, sehingga mengurangi kebutuhan selanjutnya akan langkah-langkah penegakan yang lebih koersif dan memakan sumber daya.  

1. Pencegahan Denda dan Penegakan Hukum (Prevention of Penalties and Enforcement): Tujuan utama dari “Himbauan Tax Deposit” adalah untuk mencegah pengenaan sanksi denda yang lebih besar yang biasanya timbul dari tindakan penegakan hukum formal, seperti Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2 Pemeriksaan Pajak). Dengan segera melakukan setoran pajak yang diperlukan, wajib pajak menunjukkan itikad baik dan kesediaan mereka untuk patuh, yang berpotensi menyebabkan pengurangan atau bahkan penghindaran denda sepenuhnya.

Sistem administrasi pajak saat ini sangat bergantung pada SP2DK formal dan audit skala penuh sebagai alat penegakan utama. Proses-proses ini secara inheren memakan waktu, memakan sumber daya, dan seringkali menyebabkan sengketa pajak yang berkepanjangan. Dengan memperkenalkan mekanisme koreksi pra-audit melalui himbauan setoran pajak, TAE-SAMS dapat secara signifikan mengurangi volume tindakan penegakan formal dan tantangan hukum selanjutnya. Ini tidak hanya menguntungkan wajib pajak dengan membantu mereka menghindari sanksi hukuman, tetapi juga secara substansial mengurangi beban administratif dan biaya hukum terkait bagi DJP. Selain itu, ini meminimalkan potensi sengketa pajak yang memakan biaya dan waktu bagi kedua belah pihak. Hal ini selaras langsung dengan persyaratan “Finansial” dari pengumpulan pajak , yang menekankan efisiensi dan meminimalkan biaya pengumpulan. Ini berarti administrasi pajak yang lebih efisien, tidak terlalu konfrontatif, dan pada akhirnya lebih efektif. Ini membebaskan sumber daya DJP yang berharga untuk fokus pada kasus-kasus penghindaran yang disengaja yang lebih kompleks, sementara secara bersamaan menumbuhkan hubungan yang lebih kooperatif dan saling percaya dengan basis wajib pajak yang patuh secara lebih luas.  

Berikut adalah ilustrasi sistematis tahapan integrasi TAE-SAMS:

Tabel 3: Tahapan Sistematis Integrasi TAE-SAMS

Tahap	Nama Tahap (IDN & ENG)	Deskripsi/Proses	Tindakan Sistem	Hasil/Tujuan
1	Pengambilan Data TAE (TAE Data Acquisition)	SAMS secara otomatis mengakses data akuntansi wajib pajak yang relevan (pendapatan, beban, aset, kewajiban) dari sistem akuntansi, laporan keuangan, atau sumber lain.	SAMS secara otomatis mengakses data yang diperlukan untuk membentuk persamaan akuntansi pajak.	Data disiapkan untuk analisis TAE.
2	Perhitungan dan Analisis Discrepancy (Calculation and Discrepancy Analysis)	SAMS menggunakan data TAE untuk membandingkan kewajiban pajak seharusnya (berdasarkan data akuntansi) dengan kewajiban pajak yang dilaporkan (SPT).	SAMS melakukan analisis komparatif antara data akuntansi dan data SPT.	Tingkat discrepancy (ketidaksesuaian) ditentukan, menunjukkan potensi pelaporan yang kurang.
3	Identifikasi Wajib Pajak Berisiko Tinggi (High-Risk Taxpayer Identification)	Wajib pajak dengan tingkat discrepancy tinggi secara otomatis diidentifikasi sebagai berisiko tinggi.	Sistem secara otomatis menandai wajib pajak dengan inkonsistensi substansial.	Daftar wajib pajak berisiko tinggi dihasilkan.
4	Himbauan Tax Deposit (Tax Deposit Appeal)	Sistem secara otomatis mengeluarkan himbauan kepada wajib pajak berisiko tinggi untuk segera menyetorkan kekurangan pajak melalui mekanisme setoran pajak.	Sistem mengeluarkan himbauan otomatis kepada wajib pajak yang terdeteksi memiliki discrepancy tinggi.	Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengoreksi diri dan mengamankan kepatuhan.
5	Pencegahan Denda dan Penegakan Hukum (Prevention of Penalties and Enforcement)	Setoran pajak melalui himbauan ini bertujuan mencegah sanksi denda yang lebih besar dari SP2DK atau SP2 Pemeriksaan Pajak.	Wajib pajak menunjukkan itikad baik dengan menyetorkan pajak, berpotensi mengurangi atau menghindari denda.	Pencegahan sanksi dan formalitas penegakan hukum, pengurangan sengketa.

 

6. Manfaat yang Diantisipasi dan Dampak pada Rasio Pajak Nasional

Integrasi TAE dengan SAMS diharapkan membawa berbagai manfaat signifikan, yang secara kolektif akan meningkatkan kinerja CTAS dan rasio pajak nasional.

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Implementasi sistem pemantauan proaktif, di mana wajib pajak menyadari bahwa discrepancy dalam pelaporan keuangan mereka akan terdeteksi secara otomatis, akan sangat mendorong mereka untuk lebih teliti dan akurat dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Transparansi yang melekat dan persepsi kepastian deteksi ini selaras sempurna dengan tujuan CTAS untuk meningkatkan kepatuhan dan kemampuannya untuk pengingat otomatis untuk pelaporan tepat waktu.  

Kemampuan sistem untuk “secara otomatis mendeteksi” discrepancy dan mengeluarkan “pengingat otomatis” memperkenalkan insentif perilaku yang kuat bagi wajib pajak untuk mengoreksi diri. Mekanisme ini secara efektif memanfaatkan prinsip-prinsip dari ekonomi perilaku, di mana peningkatan transparansi dan kemungkinan deteksi yang lebih tinggi secara konsisten mengarah pada peningkatan tingkat kepatuhan. Ini menggeser pendorong utama kepatuhan dari ketakutan akan audit acak dan tidak pasti menjadi kepastian deteksi sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, penyediaan jalur yang jelas dan tidak terlalu menghukum untuk koreksi melalui “Himbauan Tax Deposit” mengurangi hambatan psikologis yang sering terkait dengan perbaikan kesalahan pajak. Pendekatan ini berpotensi mengarah pada peningkatan signifikan dalam kepatuhan sukarela , daripada hanya kepatuhan yang ditegakkan melalui tindakan koersif. Ini menumbuhkan ekosistem pajak yang lebih sehat, lebih kooperatif, dan pada akhirnya lebih berkelanjutan.  

Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak (CTAS): Integrasi TAE-SAMS akan secara signifikan meningkatkan efisiensi Core Tax Administration System (CTAS) dengan memungkinkan DJP untuk secara tepat memfokuskan sumber daya berharganya pada wajib pajak yang benar-benar diidentifikasi sebagai berisiko tinggi. Pendekatan yang ditargetkan ini secara dramatis mengurangi kebutuhan akan audit acak yang memakan sumber daya dan seringkali kurang produktif, sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya administratif. Peningkatan efisiensi ini selaras langsung dengan janji-janji inti CTAS tentang efisiensi keseluruhan yang lebih besar dan proses operasional yang disederhanakan. Dengan memanfaatkan sistem informasi canggih dan analitik data yang canggih, DJP dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi fungsi audit pajaknya.  

Percepatan Penerimaan Pajak: Penerbitan himbauan setoran pajak secara proaktif, yang mendorong perbaikan segera atas kekurangan yang teridentifikasi, diharapkan dapat secara signifikan mempercepat pengumpulan penerimaan pajak yang jika tidak akan tertunda, berpotensi hilang, atau memerlukan prosedur penegakan hukum yang panjang. Percepatan langsung aliran pendapatan ini berkontribusi secara substansial pada tujuan yang lebih luas untuk mengoptimalkan pengumpulan penerimaan negara.  

Kontribusi Langsung terhadap Peningkatan Rasio Pajak Nasional: Dengan secara sistematis mengidentifikasi dan menutup celah antara pajak yang seharusnya dibayar secara sah (berdasarkan analisis TAE) dan yang sebenarnya dilaporkan dan dikumpulkan, integrasi TAE-SAMS secara langsung dan substansial berkontribusi pada peningkatan rasio pajak nasional. Hal ini mengatasi salah satu tantangan fiskal paling mendesak di Indonesia: rasio pajak terhadap PDB yang secara historis rendah , sehingga memperkuat fondasi fiskal negara.  

Rasio pajak nasional yang lebih tinggi secara langsung berarti peningkatan pendapatan pemerintah. Pendapatan yang meningkat ini menyediakan ruang fiskal yang krusial, memungkinkan pemerintah untuk melakukan investasi publik yang lebih besar dalam infrastruktur, program sosial, pendidikan, perawatan kesehatan, dan untuk mengelola utang nasional secara lebih efektif. Investasi-investasi ini adalah pendorong fundamental stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan pembangunan nasional jangka panjang. Informasi mengenai “Kebijakan Pajak yang Lebih Cerdas” , yang dimungkinkan oleh data yang akurat dan andal, semakin menggarisbawahi bagaimana peningkatan pengumpulan pendapatan melalui sistem seperti itu dapat mengarah pada tata kelola ekonomi yang lebih terinformasi dan efektif. Masalah awal yang diidentifikasi – pengumpulan pajak yang rendah menghambat manajemen ekonomi – secara langsung diatasi oleh hasil ini. Oleh karena itu, efek riak positif dari integrasi TAE-SAMS, dengan meningkatkan rasio pajak, meluas jauh melampaui ranah administrasi pajak, secara langsung memengaruhi dan mendukung tujuan pembangunan nasional yang lebih luas dan kesehatan fiskal secara keseluruhan.  

Pengurangan Sengketa Pajak: Dengan secara aktif mendorong penyelesaian discrepancy di awal melalui mekanisme setoran pajak, integrasi ini bertujuan untuk secara signifikan meminimalkan potensi sengketa pajak yang berkepanjangan, memakan waktu, dan mahal. Ini menguntungkan wajib pajak, yang menghindari pertarungan hukum yang panjang dan biaya terkait, serta otoritas pajak, yang dapat mengalokasikan kembali sumber daya yang sebelumnya terikat dalam penyelesaian sengketa. Pengurangan sengketa ini juga berkontribusi pada pengurangan beban administratif keseluruhan pada DJP.  

7. Tantangan dan Pertimbangan Implementasi

Meskipun potensi manfaat integrasi TAE-SAMS sangat besar, implementasinya tidak terlepas dari tantangan signifikan yang memerlukan perencanaan dan mitigasi yang cermat.

Tantangan Teknis dan Kesiapan Sistem: Meskipun ada kemajuan CTAS, fase awal implementasi TAE-SAMS kemungkinan akan menghadapi gangguan teknis dan downtime sistem, yang dapat menghambat kelancaran administrasi perpajakan. Akan ada kebutuhan berkelanjutan untuk penyempurnaan dan optimasi sistem CTAS yang berkelanjutan untuk memastikan keandalan inherennya dan untuk mengurangi potensi hambatan teknis seiring dengan skala dan evolusi sistem. Memastikan keamanan data yang kuat dan menjaga integritas mutlak informasi wajib pajak yang sensitif dalam sistem digital yang sangat terintegrasi ini adalah yang terpenting.  

Kompleksitas Integrasi Data: Tantangan signifikan dan persisten adalah integrasi data yang mulus dan akurat dari berbagai set data dari berbagai sistem akuntansi wajib pajak, berbagai laporan keuangan, dan sumber data eksternal lainnya ke dalam kerangka CTAS/SAMS yang terpadu. Ada risiko besar inkonsistensi data dan masalah kualitas jika migrasi dan sinkronisasi data yang berkelanjutan dari sistem lama ke CTAS tidak dikelola dengan sangat teliti dan presisi. Kesulitan inheren dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan volume data yang besar, akurat, dan terstandardisasi dari sumber yang berbeda tetap menjadi hambatan kritis.  

Efikasi operasional TAE-SAMS sangat bergantung pada aliran data yang mulus dan berkualitas tinggi dari sistem wajib pajak individu ke CTAS DJP. Hal ini memerlukan tingkat standardisasi data dan interoperabilitas sistem yang sangat tinggi di seluruh ekosistem pajak. Tantangan yang disoroti dalam informasi, seperti “kesulitan mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang tepat” dan risiko “inkonsistensi jika tidak dikelola dengan baik” selama migrasi data , menggarisbawahi bahwa hanya memiliki CTAS saja tidak cukup. Kerangka kerja yang kuat untuk pemasukan data eksternal, termasuk format standar dan API yang andal, sangat penting. Hal ini mungkin menyiratkan kebutuhan di masa depan untuk mewajibkan standar perangkat lunak akuntansi tertentu atau format e-reporting untuk segmen bisnis tertentu guna memastikan kualitas data di sumbernya. Oleh karena itu, DJP mungkin perlu mengalokasikan sumber daya substansial untuk inisiatif standardisasi data, pengembangan API yang ekstensif, dan berpotensi mengimplementasikan mandat regulasi baru untuk memastikan integrasi data yang lancar dan akurat. Hal ini, pada gilirannya, dapat membebankan biaya awal dan beban kepatuhan yang signifikan pada bisnis, terutama usaha kecil.  

Adaptasi Wajib Pajak dan Literasi Digital: Sebagian besar basis wajib pajak mungkin tidak segera familiar atau nyaman dengan sistem digital baru, sehingga memerlukan program sosialisasi dan pelatihan yang ekstensif dan intensif. Transisi ke sistem yang sepenuhnya digital dapat menimbulkan beban administratif yang meningkat, terutama bagi usaha kecil dan mikro yang mungkin kekurangan infrastruktur digital atau keahlian yang diperlukan. “Kesenjangan digital” yang signifikan – disparitas yang mencolok dalam akses internet dan literasi digital antara berbagai wilayah, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur (misalnya, di daerah seperti Sumba Barat Daya) – merupakan hambatan struktural utama bagi adopsi sistem daring yang luas dan merata seperti CTAS dan, secara tidak langsung, TAE-SAMS.  

Meskipun CTAS dan integrasi TAE-SAMS menjanjikan keuntungan substansial dalam efisiensi dan kepatuhan, tantangan yang terkait dengan “adaptasi wajib pajak” dan “kesenjangan digital” yang meluas menyoroti bahwa tidak semua wajib pajak akan merasakan manfaat ini secara setara atau mudah. Usaha kecil, individu, dan entitas yang berlokasi di daerah terpencil dengan akses internet atau keterampilan digital yang terbatas dapat terkena dampak yang tidak proporsional. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan bagi mereka atau bahkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja karena kurangnya akses atau pemahaman. Hasil semacam itu berpotensi bertentangan dengan “Syarat Keadilan” dan “Syarat Sederhana” fundamental dari pengumpulan pajak, sebagaimana diuraikan dalam prinsip-prinsip pajak. Untuk memastikan akses yang adil dan menghindari pengasingan segmen wajib pajak yang signifikan, DJP harus mengembangkan dan mengimplementasikan program dukungan yang ditargetkan, menyediakan saluran alternatif yang mudah diakses (misalnya, layanan pengisian SPT yang dibantu di kantor pajak setempat di daerah yang kurang terlayani), dan mempertimbangkan strategi implementasi bertahap yang memperhitungkan berbagai tingkat kesiapan digital. Menawarkan insentif untuk adopsi awal juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi yang lebih luas.  

Penyesuaian Hukum dan Regulasi: Implementasi dan operasi integrasi TAE-SAMS yang berhasil harus secara ketat mematuhi dan didukung oleh ketentuan hukum yang ada dan yang baru diberlakukan. Akan ada kebutuhan berkelanjutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan peraturan pajak yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tetap selaras dengan kebutuhan ekonomi yang berkembang dan kemampuan sistem digital yang terus meningkat. Sangat penting untuk memastikan bahwa “Syarat Yuridis” dari pengumpulan pajak, yang mensyaratkan bahwa semua aktivitas pajak dan mekanisme penegakan hukum harus didasarkan pada hukum, secara konsisten dipenuhi selama implementasi dan operasi TAE-SAMS.  

Mengimplementasikan sistem yang canggih dan transformatif seperti TAE-SAMS, yang memperkenalkan mekanisme baru seperti deteksi discrepancy otomatis dan himbauan setoran pajak proaktif, pasti akan memerlukan pemberlakuan peraturan baru atau amandemen signifikan terhadap peraturan yang ada. Fakta bahwa PMK-81 telah menyederhanakan peraturan CTAS dan mencabut banyak PMK sebelumnya menggarisbawahi pekerjaan regulasi ekstensif yang terlibat dalam transformasi digital berskala besar tersebut. Sifat dinamis hukum pajak dan perubahannya yang sering semakin menekankan kebutuhan kritis akan kerangka regulasi yang tangkas dan responsif. DJP dan Kementerian Keuangan harus membangun proses regulasi yang sangat responsif dan adaptif yang dapat dengan cepat mengakomodasi kemajuan teknologi dan perubahan operasional yang diperkenalkan oleh TAE-SAMS. Pendekatan regulasi proaktif ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, keberlakuan, dan kelancaran fungsi sistem baru.  

Menjaga Kepercayaan Publik dan Mengatasi Kekhawatiran: Keberhasilan jangka panjang dan penerimaan luas sistem TAE-SAMS akan sangat bergantung pada penumbuhan dan pemeliharaan tingkat kepercayaan yang tinggi antara bisnis, wajib pajak individu, dan otoritas regulasi. Penting untuk secara proaktif mengatasi kekhawatiran wajib pajak potensial mengenai privasi data, akurasi dan keadilan yang dirasakan dari algoritma deteksi otomatis, dan kesetaraan proses banding. Pentingnya komitmen politik untuk secara tulus mendengarkan dan memasukkan umpan balik dari suara wajib pajak tidak dapat dilebih-lebihkan.  

Meskipun otomatisasi menawarkan janji efisiensi yang signifikan, hal itu juga secara tidak sengaja dapat menimbulkan ketidakpercayaan jika implementasinya tidak transparan dan dianggap adil. Deteksi discrepancy otomatis dan himbauan setoran pajak selanjutnya, jika dipandang sebagai sewenang-wenang, buram, atau rentan terhadap kesalahan, dapat secara serius mengikis kepercayaan wajib pajak. Meskipun “pelacakan pembayaran pajak waktu nyata menumbuhkan kepercayaan” , ini terutama berlaku untuk transparansi transaksional, bukan secara inheren proses analitis yang mendasarinya. Konsep “orientasi layanan” sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan ini. Oleh karena itu, DJP harus memprioritaskan transparansi mutlak dalam cara kerja algoritma TAE-SAMS, memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana discrepancy dihitung dan bagaimana wajib pajak berisiko tinggi diidentifikasi. Selain itu, membangun jalur yang kuat, mudah diakses, dan adil bagi wajib pajak untuk membantah temuan dan mencari klarifikasi sangatlah penting. Kampanye komunikasi dan edukasi yang komprehensif akan sangat diperlukan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem otomatis dan memastikan penerimaannya.  

8. Rekomendasi untuk Implementasi yang Berhasil

Untuk memastikan keberhasilan implementasi integrasi Tax Accounting Equation (TAE) dengan Self-Assessment Monitoring System (SAMS) dalam Core Tax Administration System (CTAS), beberapa rekomendasi strategis perlu dipertimbangkan:

• Implementasi Bertahap dan Program Percontohan: Dianjurkan untuk melakukan peluncuran integrasi TAE-SAMS secara strategis dan bertahap. Ini harus dimulai dengan program percontohan yang dirancang dengan cermat, melibatkan segmen wajib pajak yang spesifik dan mudah dikelola (misalnya, wajib pajak besar, industri tertentu, atau wilayah dengan kesiapan digital yang tinggi). Pendekatan ini memungkinkan pengujian sistem yang ketat, identifikasi dan perbaikan bug teknis, pengumpulan umpan balik pengguna yang tak ternilai, dan penyempurnaan proses secara iteratif sebelum implementasi yang lebih luas secara nasional. Strategi ini meminimalkan potensi gangguan dan memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dari gangguan teknis awal.  
• Infrastruktur Data yang Kuat dan Standardisasi: Prioritaskan investasi substansial dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang kuat, terukur, dan aman dalam CTAS. Infrastruktur ini harus mampu mendukung volume pemrosesan data dan tuntutan analitis yang sangat besar yang melekat dalam sistem TAE-SAMS. Kembangkan dan terapkan secara ketat protokol standardisasi data yang komprehensif untuk sistem akuntansi wajib pajak. Hal ini krusial untuk memfasilitasi akuisisi dan integrasi data yang mulus, akurat, dan efisien ke dalam sistem DJP. Jelajahi kelayakan dan manfaat dari implementasi e-invoicing atau e-reporting wajib untuk segmen bisnis tertentu. Mandat semacam itu dapat secara signifikan meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan konsistensi input data, secara langsung memberi makan sistem TAE-SAMS.  
• Program Sosialisasi dan Edukasi Komprehensif: Mengingat potensi kesenjangan literasi digital dan adaptasi wajib pajak, DJP harus meluncurkan program sosialisasi dan edukasi yang ekstensif dan berkelanjutan. Program ini harus mencakup pelatihan yang mudah diakses, materi yang jelas dan ringkas (dalam berbagai format), serta dukungan multi-saluran (misalnya, pusat panggilan, kantor pajak lokal, platform daring) untuk memastikan wajib pajak dari semua segmen memiliki pemahaman yang memadai tentang cara kerja sistem dan cara mematuhi kewajiban mereka. Ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua wajib pajak, termasuk usaha kecil dan mereka yang berada di daerah terpencil, dapat berpartisipasi secara efektif.
• Kerangka Regulasi Adaptif: Membangun proses yang tangkas untuk pembaruan regulasi yang cepat guna menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan perubahan operasional yang diperkenalkan oleh TAE-SAMS. Kerangka kerja ini harus memastikan kepastian hukum, keberlakuan, dan kelancaran fungsi sistem baru, memungkinkan DJP untuk merespons dinamika ekonomi dan taktik penghindaran pajak yang berkembang secara efektif.
• Transparansi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Prioritaskan transparansi mutlak dalam operasi TAE-SAMS, termasuk logika algoritma yang digunakan untuk mendeteksi discrepancy dan bagaimana perhitungan tersebut dilakukan. DJP harus secara proaktif mengkomunikasikan manfaat sistem dan bagaimana sistem ini mendukung kepatuhan sukarela. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, mudah diakses, dan adil bagi wajib pajak untuk membantah temuan atau mencari klarifikasi. Secara aktif mencari dan mengintegrasikan umpan balik dari wajib pajak dan pemangku kepentingan industri akan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong penerimaan sistem.
• Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Menerapkan kerangka kerja yang kuat untuk pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja sistem, efektivitasnya, dan dampaknya terhadap kepatuhan dan penerimaan. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk menginformasikan peningkatan berkelanjutan dan adaptasi baik sistem maupun kebijakan yang mendasarinya. Ini akan memastikan bahwa TAE-SAMS tetap relevan dan efektif dalam menghadapi lanskap ekonomi dan perpajakan yang terus berubah.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda