Kualitas Pemeriksaan Pajak sebagai Pilar Integritas Institusi: Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 dan Standar Terkait

I. Pendahuluan

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen krusial bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalanka.n fungsinya. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan lain dalam rangka penegakan hukum perpajakan. Sebagai tulang punggung sistem penerimaan negara, kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak secara langsung mencerminkan kredibilitas, keadilan, dan akuntabilitas DJP sebagai institusi negara. Pernyataan bahwa “Kualitas Pemeriksaan adalah Cerminan Integritas Institusi” menegaskan bahwa mutu setiap proses pemeriksaan berfungsi sebagai barometer utama kepercayaan publik terhadap DJP. Integritas institusi tidak semata-mata diukur dari hasil akhir penerimaan pajak, melainkan juga dari proses yang adil, transparan, dan profesional yang dijalankan oleh para pemeriksa pajak. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, objektivitas dalam menemukan fakta, serta perlakuan yang setara terhadap semua Wajib Pajak.

Pernyataan tersebut, yang menjadi inti laporan ini, bukan sekadar slogan, melainkan sebuah prinsip fundamental yang tertanam dalam desain regulasi pemeriksaan pajak. Ketentuan-ketentuan yang komprehensif, seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, secara rinci menguraikan standar, persyaratan kompetensi, serta hak dan kewajiban timbal balik antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Keberadaan dan kedalaman aturan-aturan preskriptif ini menunjukkan adanya upaya institusional yang disengaja untuk mendefinisikan dan memastikan “kualitas” dalam setiap aspek pemeriksaan. Jika kualitas ini dicapai melalui kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang diamanatkan, dan standar ini dirancang untuk mempromosikan keadilan, objektivitas, serta profesionalisme, maka institusi secara aktif membangun dan merefleksikan integritasnya melalui penerapan aturan-aturan tersebut secara ketat. Ini membangun hubungan sebab-akibat langsung: standar yang terdefinisi dengan baik dan ditegakkan akan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas, yang pada gilirannya mencerminkan dan memperkuat integritas institusi.

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana standar dan prosedur pemeriksaan pajak di Indonesia mencerminkan integritas institusi, khususnya berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025. Analisis akan mengkaji kerangka regulasi pemeriksaan pajak, dengan fokus pada PMK 15 Tahun 2025 sebagai landasan hukum terbaru dan paling relevan. Pembahasan akan mencakup tiga pilar utama: standar pemeriksaan, persyaratan kompetensi pemeriksa, serta hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini secara kolektif berkontribusi pada pencapaian kualitas pemeriksaan dan, pada gilirannya, integritas DJP. Ruang lingkup laporan ini akan berfokus pada ketentuan yang relevan dari PMK 15 Tahun 2025 dan peraturan terkait lainnya yang mendukung prinsip kualitas dan integritas, dengan pembahasan yang bersifat analitis dan interpretatif terhadap makna serta implikasi dari setiap ketentuan regulasi.

II. Kerangka Regulasi Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 : Tinjauan Umum dan Signifikansi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 2025, merupakan regulasi terbaru dan paling komprehensif yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak di Indonesia. Regulasi ini secara eksplisit berjudul “Pemeriksaan Pajak”, menunjukkan cakupan utamanya yang meliputi seluruh aspek prosedur pemeriksaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Kehadiran PMK ini menjadi pedoman utama bagi Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus bagi Wajib Pajak dalam memahami proses pemeriksaan, sehingga memastikan keseragaman dan kepastian hukum dalam setiap interaksi perpajakan.

Penerbitan PMK 15 Tahun 2025 bukan sekadar pembaruan administratif. Regulasi ini secara eksplisit mencabut beberapa PMK sebelumnya, termasuk PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, PMK 184/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan atas PMK 17/PMK.03/2013, PMK 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan, serta mencabut sebagian PMK 18/PMK.03/2021. Tindakan mencabut dan mengganti peraturan lama dengan yang baru dan komprehensif ini menunjukkan dinamika serta upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum perpajakan. Hal ini mengindikasikan komitmen institusional yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan pedoman operasionalnya. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan bahwa institusi tidak statis, melainkan secara aktif merespons realitas ekonomi yang berkembang, kemajuan teknologi (misalnya, data elektronik), dan pelajaran yang diperoleh dari implementasi sebelumnya. Pendekatan proaktif dalam menjaga relevansi, efisiensi, dan keadilan dalam proses intinya merupakan indikator kuat dari institusi yang tangguh dan dapat dipercaya, yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas dan integritasnya seiring waktu.

Evolusi Regulasi Pemeriksaan Pajak : Keterkaitan dengan PMK Sebelumnya

Meskipun PMK 15 Tahun 2025 adalah regulasi terkini, konsep dan struktur standar pemeriksaan telah diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, juga mengatur tentang standar pemeriksaan. Transisi dari regulasi lama ke PMK 15 Tahun 2025 menunjukkan adanya kontinuitas dalam prinsip-prinsip dasar pemeriksaan, namun dengan penyempurnaan detail prosedur dan penyesuaian terhadap kebutuhan terkini. Hal ini memastikan bahwa standar kualitas pemeriksaan terus relevan dan efektif dalam menghadapi kompleksitas perpajakan yang terus meningkat.

Kehadiran yang konsisten dari “tiga standar pemeriksaan”—yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan—di berbagai PMK, meskipun telah mengalami revisi dan penggantian, mengindikasikan adanya komitmen yang mendalam dan berkelanjutan dalam tubuh DJP untuk mematuhi dan terus menyempurnakan praktik terbaik dalam administrasi perpajakan. Fakta bahwa struktur fundamental ini terus disebutkan di berbagai regulasi, bahkan ketika nomor PMK berubah, menunjukkan bahwa ini bukanlah ketentuan yang sewenang-wenang atau sementara. Sebaliknya, mereka mewakili prinsip-prinsip inti yang tidak berubah mengenai bagaimana pemeriksaan pajak seharusnya dilakukan untuk memastikan kualitas. Kontinuitas dalam prinsip-prinsip fundamental ini, ditambah dengan pembaruan berkala untuk beradaptasi dengan konteks baru, menunjukkan dedikasi institusional untuk mempertahankan tingkat perilaku profesional dan kontrol kualitas yang tinggi. Fokus yang tak tergoyahkan pada standar inti ini, terlepas dari evolusi regulasi, merupakan cerminan kuat dari komitmen institusi terhadap integritasnya.

III. Standar Pemeriksaan Pajak : Fondasi Kualitas dan Integritas

Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan, yang secara eksplisit berfungsi sebagai “ukuran mutu Pemeriksaan” dan merupakan “capaian minimum yang harus dicapai”. Standar ini berlaku untuk pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain. Kepatuhan terhadap standar ini adalah prasyarat fundamental untuk menjamin kualitas dan integritas dalam setiap proses pemeriksaan.

Standar Umum Pemeriksaan : Persyaratan Kompetensi, Kecermatan, Independensi, dan Integritas Pemeriksa Pajak

Standar umum pemeriksaan bersifat pribadi dan berkaitan langsung dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemeriksa Pajak. Hal ini menekankan bahwa kualitas pemeriksaan berakar pada individu pelaksananya.

1. Kompetensi: Pemeriksa Pajak harus memiliki pendidikan dan / atau pelatihan teknis yang memadai serta keterampilan yang cukup di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan. Mereka juga harus memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik lisan maupun tulisan, juga merupakan prasyarat. Pentingnya pemeliharaan dan peningkatan keahlian melalui pendidikan berkelanjutan, seperti diklat, kursus singkat, atau seminar yang diselenggarakan oleh DJP atau instansi lain, ditekankan untuk memastikan relevansi dan keahlian yang terus-menerus.
2. Kecermatan dan Keseksamaan : Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemeriksa Pajak wajib menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat, seksama, objektif, dan independen, serta senantiasa menjaga integritas. Penggunaan keterampilan secara cermat dan seksama dianggap terpenuhi jika didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa proses dan niat baik sama pentingnya dengan hasil akhir pemeriksaan.
3. Jujur dan Bersih dari Tindakan Tercela serta Mengutamakan Kepentingan Negara: Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka juga harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini merupakan fondasi etika yang tidak dapat ditawar dalam setiap pelaksanaan tugas.
4. Independensi: Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan, dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya. Regulasi secara spesifik mengidentifikasi potensi gangguan independensi, seperti memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak; memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak; pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu dua tahun terakhir; atau memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil Wajib Pajak yang diperiksa. Jika Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi, mereka wajib memberitahukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) untuk diambil tindakan yang diperlukan.

Pencantuman secara eksplisit kondisi-kondisi spesifik yang dapat mengganggu independensi seorang pemeriksa, seperti hubungan darah, kepentingan keuangan, atau riwayat pekerjaan dengan Wajib Pajak, serta kewajiban untuk melaporkan konflik semacam itu kepada atasan, menunjukkan pendekatan regulasi yang sangat proaktif dalam mitigasi risiko integritas. Akan lebih mudah bagi sebuah regulasi untuk hanya menyatakan bahwa pemeriksa harus “independen.” Namun, dengan melangkah lebih jauh dan secara spesifik menyebutkan skenario umum yang dapat mengkompromikan independensi tersebut, menunjukkan pemahaman mendalam tentang tantangan etika praktis dalam profesi. Tingkat detail ini mengindikasikan bahwa institusi telah mengantisipasi potensi konflik kepentingan dan telah menetapkan mekanisme yang jelas dan dapat ditindaklanjuti (yaitu, pengungkapan kepada Kepala UP2) untuk mengatasinya sebelum hal tersebut menyebabkan integritas terkompromi atau persepsi bias. Manajemen risiko proaktif semacam ini, yang melampaui pernyataan aspiratif semata menuju langkah-langkah pencegahan konkret, merupakan indikator kuat dari komitmen yang serius dan matang untuk menjaga integritas institusi.

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan : Perencanaan, Pengujian Berbasis Bukti, dan Dokumentasi

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang matang sesuai tujuan pemeriksaan, termasuk pengumpulan dan studi data Wajib Pajak, penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) oleh Supervisor, dan penyusunan Program Pemeriksaan (Audit Program) oleh Supervisor dan Ketua Tim. Hal ini menjamin pemeriksaan yang terarah dan efisien. Program Pemeriksaan harus memuat metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan, serta daftar buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. Perubahan program harus dibuat jika ada penambahan pos yang akan diperiksa dan mendapat persetujuan Kepala UP2.

1. Pengujian Berbasis Bukti : Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten (valid dan relevan) dan cukup (memadai), serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Validitas bukti dipengaruhi oleh independensi dan kualifikasi sumber, kondisi perolehan, dan cara bukti diperoleh. Relevansi bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang diperiksa dalam Program Pemeriksaan. Penekanan pada “bukti kompeten yang cukup” dan kriteria rinci untuk validitas serta relevansi bukti menggarisbawahi komitmen mendalam terhadap keadilan, objektivitas, dan kemampuan mempertahankan temuan. Jika temuan pemeriksaan tidak didukung secara ketat oleh bukti, hal itu dapat menjadi sewenang-wenang, menyebabkan perselisihan, merusak kepercayaan publik, dan membuat institusi rentan terhadap tantangan hukum. Dengan mewajibkan standar spesifik untuk kualitas bukti (validitas, relevansi, kecukupan), regulasi memastikan bahwa setiap penyesuaian atau penilaian yang dilakukan oleh otoritas pajak tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dibenarkan dan transparan. Kepatuhan terhadap ketelitian pembuktian ini sangat mendasar bagi keadilan prosedural, yang merupakan landasan integritas institusi. Hal ini melindungi baik Wajib Pajak dari penilaian yang sembrono maupun institusi dari tantangan terhadap legitimasi dan kredibilitasnya.
2. Dokumentasi : Seluruh pelaksanaan pemeriksaan harus didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan, dasar pembuatan LHP, dan sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak. Ini memastikan jejak audit yang jelas dan akuntabilitas.

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan: Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Akuntabilitas

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai tujuan pemeriksaan. LHP juga harus memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan kuat mengenai ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, serta pengungkapan informasi lain yang terkait.

LHP sekurang-kurangnya memuat penugasan pemeriksaan, identitas Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data/informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang, serta simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. Hal ini memastikan kelengkapan dan konsistensi pelaporan. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Kepala UP2, yang bertanggung jawab memastikan bahwa pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya, serta dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini merupakan mekanisme pengawasan internal yang penting.

Persyaratan rinci untuk isi dan penandatanganan LHP bukan sekadar beban administratif; ini adalah mekanisme penting yang memastikan transparansi temuan dan menetapkan garis akuntabilitas yang jelas dalam institusi. LHP yang komprehensif, yang merinci setiap aspek mulai dari ruang lingkup pemeriksaan hingga perhitungan pajak terutang, berfungsi sebagai catatan formal dari proses pemeriksaan dan hasilnya. Persyaratan untuk beberapa tanda tangan (dari tim pemeriksaan dan Kepala UP2) menunjukkan proses peninjauan berlapis, memastikan akurasi, konsistensi, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Pelaporan terstruktur ini tidak hanya membuat proses pemeriksaan transparan dan dapat dipahami oleh Wajib Pajak, tetapi juga meminta pertanggungjawaban pemeriksa dan atasan mereka atas kualitas, legalitas, dan keadilan pekerjaan mereka. Keterkaitan langsung antara pelaporan rinci dan akuntabilitas internal ini memperkuat integritas dan kepercayaan keseluruhan institusi pajak.

Tabel 1: Ringkasan Standar Pemeriksaan Pajak

IV. Peran Kompetensi dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Kualitas pemeriksaan tidak hanya bergantung pada standar prosedural yang ditetapkan, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh kapabilitas dan etika individu Pemeriksa Pajak. Regulasi secara ketat mengatur persyaratan kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan bahwa individu yang menjalankan fungsi krusial ini memiliki kualifikasi yang memadai.

Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan

Pemeriksa Pajak harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki integritas dan moralitas yang baik, serta sehat jasmani dan rohani. Ini adalah persyaratan dasar yang berlaku untuk setiap posisi di pemerintahan, memastikan fondasi etika dan kesehatan yang diperlukan. Persyaratan pendidikan minimal bervariasi tergantung jenjang jabatan, mulai dari Diploma III (DIII) di bidang akuntansi, perpajakan, manajemen perpajakan, ekonomi, dan administrasi keuangan, hingga Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, hukum, dan administrasi. Persyaratan ini memastikan bahwa Pemeriksa Pajak memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan relevan dengan bidang tugasnya.

Selain pendidikan formal, Pemeriksa Pajak wajib mengikuti dan lulus Diklat fungsional di bidang Pemeriksaan, serta mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar yang telah disusun oleh instansi pembina. Ini berfungsi sebagai filter penting untuk memastikan kesiapan profesional dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan praktis di lapangan. Nilai prestasi kerja juga menjadi syarat, minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen terhadap kinerja berkelanjutan dan pengembangan diri.

Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural

Kompetensi Pemeriksa Pajak secara spesifik terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. Detail standar kompetensi ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Kompetensi teknis mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan. Ini adalah inti dari tugas mereka yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan dan teknik audit.

Pengembangan profesi juga merupakan sub-unsur kompetensi, meliputi pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pemeriksaan, penerjemahan atau penyaduran buku, penyusunan buku pedoman, serta partisipasi aktif dalam seminar atau organisasi profesi. Hal ini mendorong pembelajaran berkelanjutan dan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan di bidang perpajakan.

Persyaratan tidak hanya untuk kompetensi teknis tetapi juga manajerial dan sosial kultural menunjukkan pengakuan yang canggih bahwa pemeriksaan pajak adalah peran yang kompleks dan multifaset, yang membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan hukum dan akuntansi. Pemeriksa yang hanya memiliki kompetensi teknis mungkin mahir dalam hukum pajak dan akuntansi, tetapi mungkin kurang memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, atau kepemimpinan yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai Wajib Pajak, mengelola tim, atau menangani situasi sensitif. Dengan mewajibkan kompetensi manajerial dan sosial kultural, DJP mengakui bahwa pemeriksaan yang efektif membutuhkan seperangkat keterampilan yang lebih luas, termasuk efektivitas interpersonal, resolusi konflik, dan pemahaman tentang konteks sosial-ekonomi yang beragam. Pendekatan holistik terhadap kompetensi ini secara langsung berkontribusi pada kualitas interaksi, keadilan proses, dan persepsi publik secara keseluruhan terhadap institusi, sehingga memperkuat integritas dan efektivitasnya di luar kepatuhan semata.

Pentingnya Integritas dan Independensi dalam Pelaksanaan Tugas

Integritas dan independensi adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pemeriksa Pajak. Ini adalah prasyarat fundamental yang tidak dapat ditawar, mengingat sifat sensitif dari tugas yang diemban. Pemeriksa Pajak harus jujur dan bersih dari tindakan tercela, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka juga harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang berfungsi sebagai panduan perilaku etis dan profesional dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

Penekanan eksplisit pada “integritas dan moralitas yang baik” dan kepatuhan terhadap “kode etik”, di samping keterampilan teknis, menciptakan infrastruktur etika yang kuat yang dirancang untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik. Kompetensi teknis, meskipun esensial, tidak cukup dengan sendirinya untuk menjamin integritas institusional. Tanpa fondasi etika yang kuat, bahkan profesional yang paling terampil pun dapat mengkompromikan reputasi institusi melalui bias, korupsi, atau perilaku tidak profesional. Dengan mewajibkan integritas, moralitas yang baik, dan kepatuhan terhadap kode etik, DJP secara aktif menumbuhkan budaya perilaku etis di antara para pemeriksanya. Infrastruktur etika ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik, karena Wajib Pajak perlu percaya bahwa pemeriksaan dilakukan secara adil, tidak memihak, dan tanpa bias pribadi atau pengaruh terlarang. Hal ini secara langsung mendukung gagasan “cerminan integritas” dalam pernyataan pengguna, menunjukkan bahwa institusi memprioritaskan perilaku etis sama seperti kemahiran teknis.

V. Hak dan Kewajiban : Menjamin Keseimbangan dan Akuntabilitas

Kerangka regulasi pemeriksaan pajak secara cermat mendefinisikan hak dan kewajiban baik bagi Pemeriksa Pajak maupun Wajib Pajak. Desain ini menciptakan mekanisme keseimbangan dan akuntabilitas yang esensial untuk menjaga integritas institusi dan memastikan keadilan prosedural.

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Kewajiban Pemeriksa Pajak: Ini adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemeriksa untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Kewajiban ini meliputi:

• Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
• Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
• Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
• Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam selama pemeriksaan.
• Menjaga kerahasiaan kepada pihak yang tidak berwenang mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak selama pemeriksaan.
• Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, serta hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pemeriksaan.
• Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan ketidakakuratan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
• Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam SPT, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan Terfokus.
• Melakukan Pembahasan Temuan Sementara.
• Menyampaikan daftar temuan pemeriksaan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
• Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
• Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penangguhan atau kelanjutan pemeriksaan jika ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewenangan Pemeriksa Pajak : Ini adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemeriksa untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Kewenangan ini meliputi:

• Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
• Mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan.
• Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, uang, atau barang yang memberikan petunjuk.
• Meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan dan / atau tertulis dari Wajib Pajak, termasuk memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
• Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
• Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
• Meminta bantuan kepada Wajib Pajak guna kelancaran pemeriksaan, berupa penyediaan tenaga dan/atau peralatan untuk akses Data Elektronik, pemberian hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak, penyediaan ruangan khusus, dan/atau penyediaan tenaga pendamping.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak: Ini adalah perlindungan yang diberikan kepada Wajib Pajak selama proses pemeriksaan. Hak ini meliputi:

• Meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
• Meminta Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
• Meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.
• Meminta Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
• Mengungkapkan ketidakakuratan dalam SPT.
• Menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam SPT, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam Pemeriksaan Terfokus.
• Menghadiri Pembahasan Temuan Sementara.
• Memperlihatkan, menyampaikan, dan / atau memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara.
• Menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara.
• Menerima daftar temuan pemeriksaan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
• Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang ditentukan.
• Mengajukan permintaan diskusi dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan jika masih ada hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati.
• Menerima pemberitahuan tertulis mengenai penangguhan atau kelanjutan pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak: Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendukung kelancaran dan objektivitas pemeriksaan. Kewajiban ini meliputi:

• Memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
• Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik.
• Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan.
• Memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa penyediaan tenaga dan / atau peralatan, pemberian hak akses, penyediaan ruangan khusus, dan / atau penyediaan tenaga pendamping.
• Memberikan data, informasi, penjelasan, dan/atau keterangan tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, termasuk merespons panggilan untuk datang ke kantor DJP.
• Menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pencantuman yang sangat rinci mengenai hak dan kewajiban baik bagi pemeriksa maupun Wajib Pajak, di samping langkah-langkah prosedural spesifik seperti Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir, merupakan perlindungan penting bagi proses yang adil dan keadilan. Daftar hak yang luas yang diberikan kepada Wajib Pajak (misalnya, meminta identifikasi, menerima penjelasan, menghadiri pembahasan, menyerahkan tanggapan, dan bahkan meminta peninjauan Jaminan Kualitas) memastikan bahwa mereka bukan hanya subjek pasif, tetapi peserta aktif dengan jalur untuk pengaduan dan tantangan. Pada saat yang sama, kewajiban yang jelas yang dibebankan kepada pemeriksa (misalnya, menunjukkan identitas, menjelaskan tujuan, menjaga kerahasiaan) dan kepada Wajib Pajak (misalnya, menyediakan akses ke dokumen dan data, menawarkan bantuan) membangun kerangka akuntabilitas timbal balik. Keseimbangan yang rumit ini dan langkah-langkah prosedural yang tertanam (seperti pembahasan formal dan pemberitahuan) sengaja dirancang untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, memastikan transparansi, dan menyediakan jalur terstruktur untuk penyelesaian sengketa. Semua elemen ini fundamental untuk menegakkan integritas dan legitimasi institusi pajak di mata publik, menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan.

Tabel 2: Perbandingan Hak dan Kewajiban Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak

VI. Mekanisme Penjaminan Kualitas dan Integritas Pemeriksaan

Selain standar dan persyaratan individu, DJP juga membangun mekanisme institusional yang kokoh untuk memastikan kualitas dan integritas pemeriksaan secara berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan lapisan pengawasan dan jalur penyelesaian sengketa yang transparan.

Pengawasan, Pembahasan Temuan, dan Peran Tim Quality Assurance

Pengawasan yang seksama dilakukan oleh Supervisor untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan sejalan dengan tujuan dan kriteria yang ditetapkan. Ini merupakan lapisan pengawasan internal pertama yang krusial untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan. Proses pemeriksaan melibatkan tahapan “Pembahasan Temuan Sementara” dan “Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan”. Tahapan ini merupakan forum wajib bagi Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan, penjelasan, dan bukti tambahan atas temuan pemeriksa, sebelum LHP diselesaikan.

Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permintaan diskusi dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan jika masih ada hasil pemeriksaan yang tidak disepakati, khususnya yang terbatas pada dasar hukum koreksi, setelah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Adanya hak ini menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat independen dalam lingkup DJP, memberikan jalur hukum bagi Wajib Pajak yang merasa keberatan.

Pencantuman berbagai tahapan peninjauan—mulai dari pengawasan Supervisor, Pembahasan Temuan Sementara, Pembahasan Akhir, hingga opsi peninjauan oleh Tim Quality Assurance—menunjukkan sistem kontrol kualitas berlapis dan penyelesaian sengketa formal yang kuat dalam administrasi perpajakan. Hanya menetapkan standar saja tidak cukup; harus ada mekanisme yang efektif untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan untuk mengatasi setiap penyimpangan atau ketidaksepakatan. Progresi dari peninjauan pengawasan internal ke diskusi interaktif dengan Wajib Pajak, yang berpuncak pada Tim Quality Assurance khusus untuk sengketa hukum yang belum terselesaikan, menunjukkan pendekatan komprehensif terhadap deteksi kesalahan, koreksi, dan keadilan. Pendekatan berlapis ini meminimalkan potensi temuan yang sewenang-wenang, memberikan banyak jalan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kasus mereka, dan memastikan bahwa ketidaksepakatan ditangani secara formal dan adil. Sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang terstruktur ini merupakan cerminan langsung dari komitmen institusi terhadap kualitas dan integritas, karena secara aktif berusaha mencegah dan menyelesaikan masalah yang dapat merusak kepercayaan publik.

Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Pemeriksa

Untuk memastikan Pemeriksa Pajak dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tanpa rasa takut yang tidak beralasan, regulasi juga memberikan perlindungan hukum. Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan yang melindungi pemeriksa dari sanksi ketika mereka bertindak dengan iktikad baik dan mematuhi standar yang ditetapkan merupakan elemen penting untuk memberdayakan mereka dalam menegakkan integritas dan objektivitas tanpa takut akan pembalasan sewenang-wenang. Dalam lingkungan yang berisiko tinggi seperti pemeriksaan pajak, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Jika mereka terus-menerus takut akan sanksi atas temuan mereka, bahkan ketika temuan tersebut benar dan sesuai standar, hal itu dapat menyebabkan keraguan, kompromi, atau keengganan untuk mengejar kasus-kasus sulit. Dengan secara eksplisit menyatakan perlindungan hukum ini, regulasi mendorong pemeriksa untuk bersikap objektif, teliti, dan independen, mengetahui bahwa kepatuhan mereka terhadap standar profesional dan tindakan iktikad baik akan didukung secara hukum oleh institusi. Hal ini menumbuhkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pengambilan keputusan etis, yang vital untuk menjaga integritas dan efektivitas jangka panjang administrasi perpajakan. Ini menghilangkan disinsentif potensial yang signifikan untuk pekerjaan berkualitas.

VII. Kualitas Pemeriksaan sebagai Cerminan Integritas Institusi

Analisis Keterkaitan antara Standar, Kompetensi, dan Prosedur dengan Integritas DJP

Kualitas pemeriksaan pajak di Indonesia, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 dan standar terkait, secara fundamental dan eksplisit mencerminkan integritas institusi Direktorat Jenderal Pajak. Keterkaitan ini dapat dianalisis melalui beberapa dimensi:

1. Standar sebagai Ukuran Integritas: Standar umum yang menuntut integritas, independensi, dan kecermatan pribadi pemeriksa secara langsung menetapkan fondasi etika dan profesionalisme. Standar pelaksanaan yang menekankan pada perencanaan yang matang, pengujian berbasis bukti kompeten, dan dokumentasi yang lengkap menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan validitas temuan. Sementara itu, standar pelaporan yang rinci dan akuntabel memastikan transparansi hasil dan kepastian hukum. Bersama-sama, standar ini membentuk kerangka kerja yang tidak hanya mengukur mutu teknis, tetapi juga mutu etis dari setiap pemeriksaan, yang secara langsung mencerminkan integritas institusi.
    
2. Kompetensi sebagai Pendorong Integritas: Pemeriksa yang kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural lebih mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, mengurangi potensi kesalahan atau inefisiensi yang dapat merusak kepercayaan. Persyaratan integritas dan independensi yang disyaratkan secara eksplisit memastikan bahwa keahlian ini digunakan untuk kepentingan negara dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, kompetensi menjadi prasyarat esensial untuk pelaksanaan pemeriksaan yang berintegritas.
3. Hak dan Kewajiban sebagai Penjamin Keadilan Prosedural : Penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak (Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak) menciptakan proses yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Kemampuan Wajib Pajak untuk berinteraksi, memberikan tanggapan, dan bahkan mengajukan banding ke Tim Quality Assurance menunjukkan adanya mekanisme due process yang kuat dan kesempatan untuk koreksi. Keadilan prosedural ini adalah cerminan langsung dari komitmen institusi terhadap integritas, karena menunjukkan bahwa prosesnya tidak sewenang-wenang dan menghormati hak-hak warga negara.

Implikasi bagi Kepercayaan Publik dan Kepatuhan Pajak

Pemeriksaan yang berkualitas tinggi, yang didasarkan pada standar yang ketat, dilaksanakan oleh pemeriksa yang kompeten dan berintegritas, serta menjamin hak-hak Wajib Pajak, akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DJP. Kepercayaan ini esensial untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela (voluntary compliance), karena Wajib Pajak akan merasa bahwa sistem perpajakan itu adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Ketika Wajib Pajak percaya pada integritas institusi, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Sebaliknya, pemeriksaan yang cacat mutu, tidak transparan, atau tidak berintegritas dapat merusak kepercayaan, memicu sengketa, mengurangi kepatuhan pajak, dan pada akhirnya merugikan penerimaan negara.

Tantangan dan Peluang dalam Mempertahankan Integritas

Integritas institusi bukanlah kondisi statis, melainkan proses berkelanjutan yang menghadapi berbagai tantangan. Ini termasuk kompleksitas transaksi bisnis yang terus berkembang, volume dan jenis data elektronik yang masif, potensi konflik kepentingan, dan godaan korupsi yang inheren dalam setiap interaksi finansial. Mempertahankan independensi dan objektivitas di tengah tekanan eksternal atau internal adalah tantangan berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan ketat.

Meskipun demikian, DJP memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas dan integritasnya. Ini termasuk pemanfaatan teknologi canggih (misalnya, analitik data, kecerdasan buatan) untuk meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan kemampuan analisis data dalam pemeriksaan. Penguatan pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa adalah kunci untuk menjaga kompetensi mereka tetap relevan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta keterbukaan terhadap masukan publik (seperti “form evaluasi” di JDIH Kementerian Keuangan ), menjadi peluang penting untuk perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mengenai tantangan dan peluang menyoroti bahwa integritas institusional bukanlah keadaan statis yang dicapai setelah regulasi diberlakukan, melainkan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang membutuhkan kewaspadaan, adaptasi, dan investasi strategis yang konstan. Hanya menetapkan regulasi yang komprehensif (seperti PMK 15 Tahun 2025) tidaklah cukup; implementasi yang efektif dan adaptasi yang berkelanjutan adalah yang terpenting. Mengakui tantangan yang melekat (misalnya, kompleksitas teknologi, potensi konflik kepentingan, korupsi) menunjukkan pemahaman yang realistis dan matang tentang lingkungan operasional. Identifikasi peluang (misalnya, pemanfaatan teknologi, pengembangan profesional berkelanjutan, penggabungan umpan balik publik) menunjukkan pendekatan yang berwawasan ke depan dan proaktif. Perspektif dinamis tentang integritas ini—sebagai sesuatu yang harus secara aktif dipertahankan, dipertahankan, dan ditingkatkan sebagai respons terhadap keadaan yang berkembang—adalah cerminan yang lebih dalam dari institusi yang benar-benar berkomitmen dan tangguh, daripada institusi yang hanya mengklaim integritas tanpa upaya berkelanjutan.

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ringkasan Temuan Utama

Analisis ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak di Indonesia, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 dan standar terkait, secara fundamental dan eksplisit mencerminkan integritas institusi Direktorat Jenderal Pajak. Kerangka regulasi ini dibangun di atas tiga pilar standar pemeriksaan—standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan—yang secara kolektif menjamin profesionalisme, objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Peran kompetensi holistik (teknis, manajerial, sosial kultural) dan profesionalisme Pemeriksa Pajak, yang didukung oleh persyaratan pendidikan, pelatihan, dan kode etik yang ketat, adalah pilar utama yang memastikan pelaksanaan tugas yang berintegritas. Sistem hak dan kewajiban yang seimbang bagi pemeriksa dan Wajib Pajak, didukung oleh mekanisme pengawasan internal dan jalur penyelesaian sengketa yang jelas (termasuk Tim Quality Assurance), menjamin keadilan prosedural dan due process. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemeriksa yang bertindak sesuai standar dan iktikad baik mendorong mereka untuk melaksanakan tugas secara independen dan berintegritas tanpa ketakutan yang tidak beralasan. Secara keseluruhan, setiap elemen dalam kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan pajak tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas DJP.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kualitas dan Integritas Pemeriksaan Pajak

Untuk terus memperkuat kualitas dan integritas pemeriksaan pajak di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Penguatan Implementasi dan Pengawasan : Memastikan bahwa standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam PMK 15 Tahun 2025 diimplementasikan secara konsisten dan seragam di seluruh unit pemeriksaan DJP. Hal ini harus didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan sedini mungkin.
2. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan : Investasi berkelanjutan dalam program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif sangat penting untuk pengembangan kompetensi Pemeriksa Pajak. Ini mencakup peningkatan keahlian teknis dalam menghadapi perubahan teknologi (misalnya, analisis data elektronik, kecerdasan buatan) dan kompleksitas model bisnis Wajib Pajak, serta penguatan kompetensi manajerial dan sosial kultural.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas : Peningkatan akses informasi yang mudah dipahami bagi Wajib Pajak mengenai proses pemeriksaan dan hasil temuan dapat meningkatkan kepercayaan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, seperti audit independen atau tinjauan oleh lembaga pengawas, dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi : Memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan kemampuan analisis data dalam setiap tahapan pemeriksaan, dari perencanaan hingga pelaporan. Implementasi sistem berbasis AI untuk identifikasi risiko atau anomali dapat mengurangi bias manusia dan meningkatkan akurasi.
5. Penguatan Mekanisme Umpan Balik : Memperkuat saluran umpan balik dari Wajib Pajak dan pihak terkait (misalnya, asosiasi profesi) untuk identifikasi area perbaikan dalam proses pemeriksaan. Institusi harus responsif terhadap masukan ini dan menggunakannya sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.